Mataram, Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dibuktikan dengan digelarnya Rapat Koordinasi Stakeholder pada Kamis, 10 Oktober 2024, di Ruang Rapat Bidkum Polda NTB.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Kabidkum Polda NTB, Kombes Pol. Abdul Azas Siagian, SH.MH, ini dihadiri oleh sejumlah pihak, termasuk Auditor Madya Bapak Fazlurrahman, S.S.T, Akt, selaku Koordinator Pengawas Bidang Instansi Pemerintah Pusat Perwakilan BPKP Provinsi NTB.
Salah satu agenda utama dalam rapat tersebut adalah membahas penyusunan Draft Pedoman Kerja Teknis (PKT) antara Polda NTB dengan Perwakilan BPKP Provinsi NTB. PKT ini merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani antara Polri dan BPKP Pusat.
“PKT ini sangat penting untuk menjamin efektivitas kerjasama antara Polda NTB dan BPKP NTB dalam berbagai bidang, terutama dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko (MR),” ujar Kombes Pol. Abdul Azas Siagian.
Penerapan SPIP dan MR merupakan langkah strategis Polda NTB untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan. Dengan adanya SPIP, diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Sementara itu, penerapan MR akan membantu Polda NTB dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan operasional.
Selain membahas PKT, dalam rapat koordinasi tersebut juga dibahas mengenai rencana pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) di bidang manajemen pengawasan dan keuangan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Polda NTB dalam menerapkan SPIP dan MR.
“Kami berharap dengan adanya pelatihan dan bimtek ini, personel Polda NTB dapat memahami dan menerapkan SPIP dan MR secara efektif,” tambah Kombes Pol. Abdul Azas Siagian.
Rencananya, hasil dari rapat koordinasi ini akan dilaunching pada bulan November 2024. Dengan demikian, kerjasama antara Polda NTB dan BPKP NTB dalam bidang pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat segera diimplementasikan.
