Lombok Barat, NTB – Polres Lombok Barat, Polda NTB, memperkuat pengamanan Pemilu 2024 dengan melakukan patroli siber dan mencegah kejahatan siber.
Kegiatan ini dilakukan oleh Satgas Gakkum Operasi Mantap Brata Rinjani 2023 Polres Lombok Barat pada hari Kamis (26/10/2023).
Kasat Reskrim, Polres Lombok Barat, Polda NTB, AKP I Made Dharma Yulia Putra S.T.K.,S.I.K., mengatakan bahwa patroli siber dilakukan untuk melihat isu-isu yang berkembang terkait Pemilu 2024.
“Kami juga mengumpulkan data informasi serta mengolah guna mencegah dan penegakan hukum Cyber Crime pelaksanaan pemilu,” ujar AKP I Made Dharma Yulia Putra.
Selain patroli siber, Satgas Gakkum Polres Lombok Barat juga melakukan profiling terhadap pelaku/potensi pelaku peretas sistem IT dan kejahatan Cyber terkait pelaksanaan Pemilu 2024.
“Kami juga melakukan analisa terhadap data / cript/sistem IT terkait pengamanan dan pelaksanaan pemilu guna menciptakan harkambtibmas yg kondusif dalam rangka tahap pendaftaran Capres dan Cawapres RI di wilayah hukum Polres Lombok Barat,” ujar AKP I Made Dharma Yulia Putra.
Dalam pelaksanaan tugas, Satgas Gakkum Polres Lombok Barat bersinergi dengan Stakeholder lain BINDA, Dinas Kominfo, Apji dan lain -lain.
Antisipasi Kejahatan Siber
Polri terus melakukan antisipasi kejahatan siber menjelang Pemilu 2024. Salah satunya adalah dengan melakukan patroli siber.
Patroli siber dilakukan untuk memantau dan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan di media sosial dan media online.
Polri juga melakukan profiling terhadap pelaku/potensi pelaku peretas sistem IT dan kejahatan Cyber terkait pelaksanaan Pemilu 2024.
Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan siber yang dapat mengganggu pelaksanaan Pemilu 2024.
Kepolisian Siap Kawal Pemilu 2024
Polri berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 secara aman, lancar, dan damai. Untuk itu, Polri terus melakukan berbagai upaya, termasuk memperkuat pengamanan dengan melakukan patroli siber dan mencegah kejahatan siber.
Polri juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk stakeholder terkait, untuk memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
